Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2015

HUKUM PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

HUKUM PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM MAKALAH Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Dosen Pengampu: Muhamad Kholid, S.H., M.H. Oleh: Khaerul Anwar (1143010055) AS/III/B AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2015 M/1437 H BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Hukum pembuktian merupakan salah satu bagian dari beberapa materi yang ada pada hukum acara. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam pula hukum acara yang dianut oleh negara kita. Di antaranya adalah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Dengan adanya beberapa jenis hukum acara yang berbeda-beda tersebut tentu hukum pembuktian mempunyai spesifikasi dan karektiristik tersendiri dalam bidang hukum masing-masing. Mulai dari dasar hukum pembuktian, sistem dan teorinya, kepada siapa beban pembuktian diberikan dan bagaimana hakim pada m...

PEMIKIRAN POLITIK SUNNI

PEMIKIRAN POLITIK SUNNI MAKALAH Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiqih Siyasah Dosen pengampu : Bobang Noorisnan, M.Ag. Asisten dosen : Ahmad Damiri, M.Ag. Oleh: Irsad Mamduh Mutaqin Khaerul Anwar Lusy Intan Maolani Muhammad Rifqi Rahmatullah M. Ramdan Abdul Hamid AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2015 M/1437 H BAB I PENDAHULUAN Doktrin Sunni memegang peranan penting dalam pemerintahan. Sifat akomodatifnya merupakan karakteristik penting yang menjadikan doktrin Sunni sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pemikir-pemikir Islam Sunni klasik seperti al-Mawardi (975-1058 M), al-Ghazali (1058-1111 M) dan Ibn Taimiyah (1263-1329 M) sangat berperan dalam perumusan doktrin politik Sunni. Meskipun terdapat nuansa perbedaan, ketiga pemikir Sunni klasik ini mengembangkan doktrin politik Sunni yang moderat. Ini tentu saja sangat signifikan dalam mele...